Cara untuk melaporkan pinjaman online ilegal ke OJK penting bagi debitor untuk mengetahui sehingga jika mereka mengalami hal-hal yang berbahaya, mereka dapat segera mendapatkan perawatan. Selain itu, tidak hanya OJK, banyak institusi lain dapat digunakan untuk melaporkan aplikasi pinjaman online ilegal yang merugikan pelanggan.

Mengapa penting untuk memberantas pinjaman online ilegal?

Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan fintech online di Indonesia sangat cepat dan menarik untuk diamati.

Belum lama ini, pada akhir 2016, saya menghitung kurang dari 10 pinjaman fintech online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekarang, tepatnya pada data April 2020, data dalam FSA menunjukkan 166 P2P terdaftar secara resmi. P2P adalah bentuk hukum hukum yang digunakan oleh kredit online di Indonesia.

Daftarkan untuk mendapatkan pinjaman online legal – lihat di sini.

Pertumbuhan cepat pinjaman online, tentu saja, menggembirakan karena meningkatkan sumber pembiayaan bagi masyarakat.

OJK pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki sumber dana untuk pinjaman.

Kemampuan perbankan dan leasing terbatas, membutuhkan sumber dari lembaga keuangan lainnya.

Salah satunya adalah Fintech.

Namun, di tengah optimisme ini, ada banyak keluhan tentang perilaku pinjaman online yang dianggap merugikan, mulai dari tingkat bunga yang luar biasa tinggi, penggalian data pribadi yang besar, ketentuan yang tidak transparan hingga metode penagihan yang tidak manusiawi.

Yang lebih parah, adalah munculnya banyak pinjaman online ilegal yang tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Pinjol ilegal sangat merugikan karena bergerak tanpa aturan, tanpa etika, tanpa takut dicabut izin oleh regulator.

Ada banyak kasus pinjaman ilegal, misalnya, data pelanggan pada ponsel diambil tanpa izin, proses penagihan meneror dan sebagainya.

OJK menanganinya melalui Satuan Tugas Investasi.

Gugus Tugas Investasi OJK secara rutin berkolaborasi dengan lembaga hukum lainnya untuk memantau dan menutup puluhan peminjam ilegal.

Masalahnya adalah, teknologi memungkinkan pinjaman ilegal untuk beroperasi dengan mudah, mengubah identitas, mereplikasi dengan cepat, tumbuh baru dalam hitungan hari.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) mencatat masih banyak keluhan terkait pinjaman online, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan.

Apa yang harus dilakukan ?

Menurut saya, salah satunya adalah mendidik masyarakat.

Karena pinjol ilegal bergerak cepat, dengan dukungan teknologi, sulit bagi aparat untuk mengejar.

Tertutup 1, akan tumbuh 2 atau bahkan 3 pinjaman ilegal secara bersamaan karena didasarkan pada teknologi, sehingga mudah ditiru, cukup salin dan tempel, ganti aplikasi.

Masyarakat perlu dimintai bantuan untuk secara aktif melaporkan pinjaman ilegal secara online.

Cara paling efektif untuk memberantas atau setidaknya mengurangi adalah jika masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan pinjaman ilegal kepada pihak berwenang.

Bagaimana Anda melaporkan pinjaman online ilegal ini?

Yang terpenting adalah melapor ke OJK karena ada satuan tugas investasi yang bertugas menangani semua hal yang terkait dengan investasi ilegal, investasi menggembung, termasuk pinjaman ilegal.

Pinjaman Online Ilegal, Mengapa Dilaporkan?

Apakah pinjaman online legal? Mengapa begitu penting untuk berhenti?

Disebut ilegal karena pinjaman online tidak memiliki izin dari FSA sebagai otoritas yang berwenang.

Karena mereka tidak memiliki izin, pinjaman ilegal membawa sejumlah risiko yang membahayakan konsumen peminjam, termasuk:

  1. Tidak ada pengawasan dari OJK. Tanpa regulator dan pengawasan, kegiatan peminjaman uang ilegal tidak akan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
  2. Tidak ada standar pengalaman untuk Manajer / Direktur Fintech Lending secara ilegal untuk melakukan kegiatan operasional pinjaman, termasuk bagaimana melayani konsumen dengan baik.
  3. Pinjaman Fintech Ilegal membebankan biaya besar dan denda dan tidak transparan. Ada banyak keluhan tentang masalah ini dari pelanggan yang kurang beruntung.
  4. Lokasi kantor Fintech ilegal tidak jelas / tertutup dan mungkin di luar negeri untuk menghindari penegakan hukum. Konsumen merasa sulit untuk menghubungi kantor pinjaman online untuk mengajukan keluhan atau pertanyaan.
  5. Aplikasi pinjaman ilegal meminta akses ke semua orang yang ada di ponsel pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan.
  6. Pinjaman Fintech Ilegal tidak merespons dengan baik keluhan konsumen.
  7. Pinjaman Fintech adalah ilegal untuk melakukan penagihan dengan cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan melanggar hukum. Tidak ada kewajiban untuk mengesahkan staf penagihan.

Dengan demikian, risiko pinjaman ilegal cukup besar untuk peminjam konsumen.

Terlebih lagi, reputasi pinjaman online resmi, legal, ternoda oleh yang ilegal. Sementara itu, pinjaman online yang memiliki izin resmi dari OJK berusaha keras untuk patuh dan mengikuti ketentuan yang ada.

Gugus Tugas Investasi OJK

Keseriusan dan parahnya masalah pinjaman online ilegal telah membuat OJK menerjunkan Satuan Tugas Investasi atau secara penuh disebut "Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melanggar Hukum di Bidang Pengumpulan Dana Masyarakat dan Manajemen Investasi".

Satuan Tugas dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01 / KDK.01 / 2016 tanggal 1 Januari 2016 dan merupakan hasil kolaborasi dari beberapa lembaga terkait, yang meliputi: Otoritas Jasa Keuangan , Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Republik Indonesia. Polisi Nasional Indonesia.

Lengkapi anggota Satgas dari regulator dan penegak hukum agar langkahnya efektif dalam memerangi investasi ilegal.

Salah satu langkah Gugus Tugas adalah menutup fintech ilegal secara berkala dan menerima pengaduan dari publik tentang hal ini.

Cara Melaporkan Pinjaman Online Ilegal ke OJK

Cara melaporkan Pinjaman Online Ilegal atau Fintech Ilegal ke OJK cukup mudah.

Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu keluhan konsumen OJK dan Satuan Tugas Investasi OJK.

A. Pengaduan Konsumen OJK

Kirim laporan ke pengaduan konsumen di OJK yang menyediakan berbagai cara saluran pengaduan, yaitu: dari email, surat ke pusat panggilan telepon OJK.

OJK memiliki bagian khusus untuk Perlindungan Konsumen, yang menangani keluhan konsumen termasuk masalah pinjaman online, di mana pinjaman konsumen dapat mengirimkan permintaan informasi atau keluhan kepada OJK melalui cara yang meliputi:

  1. Surat-surat tertulis dari konsumen ditujukan: Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, Sektor Pendidikan dan Perlindungan Konsumen, Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Kompleks Kantor Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350
  2. Telepon: 157 Jam operasional: Senin – Jumat, 08:00 hingga 17:00 WIB
  3. Email: Permintaan informasi dan keluhan dikirim email: [email protected]
  4. Formulir Keluhan Online: Masyarakat dapat mengirimkan keluhan dalam bentuk elektronik yang tersedia di http://konsumen.ojk.go.id/FormPomplaints

Untuk mengajukan keluhan, OJK menyarankan konsumen untuk melampirkan:

  • Bukti telah mengajukan keluhan ke lembaga jasa keuangan terkait dan / atau jawabannya
  • Identitas pribadi atau surat kuasa (untuk yang diwakili)
  • Deskripsi / kronologi pengaduan
  • Dokumen pendukung

Dokumen-dokumen yang diminta oleh OJK di atas penting untuk 1) mempercepat penanganan oleh OJK dengan ketersediaan bahan untuk penyelidikan lebih lanjut; 2) menunjukkan bahwa pengaduan yang diajukan dapat dipercaya untuk ditindaklanjuti oleh OJK.

OJK menetapkan bahwa jika data / dokumen yang diminta tidak dipenuhi selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, pengaduan dianggap dibatalkan.

Contoh Pengaduan ke OJK

Contoh Pengaduan ke OJK
Contoh Pengaduan ke OJK

Dalam formulir pengaduan online di OJK, konsumen dapat melihat dokumen pendukung yang perlu diserahkan ke OJK, yaitu:

  1. Identitas Pelaporan. Data lengkap dari konsumen yang melaporkan
  2. Keluhan. Kronologi pengaduan secara penuh, termasuk kerugian nominal, lokasi, lembaga keuangan terkait dan lainnya.
  3. Dokumen. Identitas Diri, Kronologi Pengaduan, Bukti Pengaduan dari PUJK, Surat Pernyataan Cap dan Dokumen Pendukung Lainnya.
Ringkasan Pengaduan Formulir OJK
Ringkasan Pengaduan Formulir OJK

Dari dokumen pengaduan yang diminta oleh OJK, saya dapat menyimpulkan bahwa OJK mengharuskan konsumen untuk menyerahkan masalah mereka kepada lembaga keuangan terkait, dalam hal ini pinjaman online, memang jika tidak banyak ilegal dapat diungkapkan karena ilegal itu sendiri tidak berada di bawah Pengawasan OJK.

Dokumen Keluhan Formulir OJK
Dokumen Keluhan Formulir OJK

B. Satuan Tugas Investasi OJK

Laporkan ke Satuan Tugas Investasi.

Di dalam OJK ada juga Satuan Tugas Investasi, yang menutup pinjaman ilegal atau kegiatan investasi. Penutupan Fintech ilegal dilakukan oleh Gugus Tugas Investasi, termasuk menutup aplikasi fintech.

Kontak Satuan Tugas Investasi adalah call center: (021) 1500 655 atau email: [email protected] atau Satgas Lansiran Peringatan Investasi, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia

Laporkan ke AFPI

AFPI Fintech Indonesia
AFPI Fintech

Selain OJK, lembaga lain yang dapat digunakan sebagai laporan oleh konsumen adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah organisasi yang menampung bisnis Peint to Peer (P2P) Fintech atau Pendanaan Fintech Online di Indonesia.

AFPI ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyedia layanan peminjaman dan peminjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5 / D.05 / 2019.

AFPI mengeluarkan "Kode Etik untuk Layanan Peminjaman dan Peminjaman dan Peminjaman Berbasis Teknologi Informasi yang Bertanggung Jawab", yang pada dasarnya mengatur Pinjaman Online resmi yang terdaftar di OJK.

Laporkan ke AFPI yang menyediakan pos keluhan layanan pinjaman online melalui:

  • situs afpi.or.id
  • kantor: Menara Centennial lvl 29, Jl Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12950
  • e-mail: [email protected]

Bahkan, AFPI lebih mementingkan anggotanya, fintech keuangan P2P, yang melanggar kode etik.

Namun, AFPI juga membantu orang-orang yang menghadapi masalah dengan pinjaman ilegal.

Salah satu tindakan AFPI adalah memberikan peringatan kepada anggota yang melanggar kode etik AFPI.

Misalnya, pada Mei 2019, "Dewan Etika AFPI memberikan peringatan tertulis kepada platform Do-it mengenai pelanggaran melebihi pengenaan maksimum tarif rata-rata 0,8% / hari yang setara pada 9 Mei 2019, yang dibacakan oleh Dewan Etika AFPI yang diketuai oleh Windri. Marieta (Harvardy Marieta dan Maureen Law Office), dan terdiri dari Andre Rahadian (Kantor Hukum HPRP Dentons) dan Abadi Abi Tisnadisastra (Kantor Hukum Akset). "

Laporkan melalui Aplikasi ‘Laporan’

Rute lain, yang dapat digunakan adalah ‘Laporkan.

Sampaikan kepada ‘Laporkan yang merupakan tempat pengaduan yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden.

MELAPORKAN! Is (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Online) adalah fasilitas aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan diintegrasikan dengan 81 Kementerian / Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, dan 44 BUMN di Indonesia.

Publik mengirim laporan ke LAPORAN! melalui situs https://www.lapor.go.id/ atau SMS 1708 atau melalui aplikasi seluler.

Laporan tersebut kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke lembaga K / L / D yang relevan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

YLKI

Lembaga yang sekarang juga memperhatikan keluhan konsumen tentang pinjaman online adalah YLKI.

Konsumen dapat melaporkan fintech ilegal atau pinjaman ilegal ke YLKI.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), sebuah organisasi non-pemerintah yang memberikan panduan dan perlindungan kepada komunitas konsumen.

Saat ini YLKI telah dilengkapi dengan sistem layanan / pengaduan online.

Silakan kunjungi situs layanan.ylki.or.id untuk mendapatkan informasi atau layanan keluhan.

Kantor YLKI: Jalan Pancoran Barat VII / 1, Duren Tiga – Jakarta Selatan 12760 DKI Jakarta – Indonesia atau Pusat Panggilan Telepon (021) 7981858 atau 7971378 atau Email: [email protected]

Layanan Pengaduan Konsumen: http://pelayanan.ylki.or.id; Waktu Layanan: Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB.

LBH

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

Salah satu kekhawatiran LBH adalah masalah pinjaman online karena meningkatnya pelanggaran hukum yang terutama disebabkan oleh pengoperasian pemberi pinjaman.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) pernah membuka pos pengaduan pinjaman online di situs web www.bantuanhukum.or.id, yang dibuka dari 4 November hingga 25 November 2018.

LBH Jakarta mencatat, sudah ada 283 laporan terkait pinjaman online sejak 2016.

Pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir di situs web LBH Jakarta (https://www.bantuanhukum.or.id/web/formulir-pengaian-pos-korban-predit-online-pinjol/) dengan bukti yang relevan.

Atas pengaduan yang telah dibuat, pengadu kemudian akan dihubungi oleh LBH Jakarta untuk menentukan langkah selanjutnya untuk masalah yang ada.

Laporkan ke Polisi

Terakhir tapi bukan yang akhir, laporkan ke Polisi yang dimulai dengan mengumpulkan semua bukti teror, ancaman, intimidasi, atau pelecehan, kemudian mengunjungi kantor polisi terdekat dan membuat laporan di kantor polisi.

Melaporkan ke polisi adalah hak setiap warga negara untuk mengajukan pengaduan jika ia merasa telah mengalami kerugian material dan immaterial.

Tentu saja, pelaporan perlu dipersiapkan dengan baik didukung oleh dokumen yang diperlukan.

Pertanyaan dan jawaban

  1. Apa itu Pinjaman Online

    Pinjaman yang ditawarkan diproses secara online, dengan mengandalkan kecepatan dan kenyamanan.

  2. Mengapa ada pinjaman online ilegal?

    Ilegal karena tidak memiliki izin terdaftar dari FSA.

  3. Mengapa pinjaman ilegal menjadi masalah

    Jumlahnya lebih banyak dan merugikan masyarakat

  4. Bagaimana cara melaporkan pinjaman online ilegal ke OJK

    Kirim laporan ke pengaduan konsumen di OJK yang menyediakan saluran pengaduan, yaitu: email, surat, pusat panggilan telepon OJK.

  5. Tempat Mendaftar Pinjaman Online Ilegal Fintech

    Daftar Pinjaman Online Fintech Illegal dapat dilihat di situs web OJK

  6. Di mana Register Pinjaman Online Legal Fintech

    Daftar Pinjaman Hukum Online Fintech dapat ditemukan di situs web OJK

  7. Cara Menulis Surat Keluhan ke OJK

    Contohnya dapat dilihat di situs web OJK di & # 039; Formulir Keluhan & # 039;.

Kesimpulan

Pertumbuhan pesat pinjaman online di Indonesia dalam tiga tahun terakhir cukup menggembirakan karena memberikan sumber pembiayaan dan kredit tambahan bagi masyarakat.

Tetapi ekses negatif juga muncul, yaitu munculnya pinjaman ilegal dan tindakan yang merugikan konsumen.

Salah satu cara untuk memberantas pinjaman online ilegal adalah dengan mendorong partisipasi publik dengan memberikan panduan tentang cara melaporkan pinjaman online ke OJK.

Posting Bagaimana Melaporkan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal ke OJK muncul pertama kali di Duwitmu.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here